PKPU No. 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota

[ad_1] Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. The post PKPU No. 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan …

PKPU No.2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

[ad_1] Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 The post PKPU No.2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum …

PKPU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

[ad_1] Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota The post PKPU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan …

Bincang Perludem Segmen #2 Djayadi Hanan: Desain Sistem Pemilu Serentak Pasca Putusan MK

[ad_1] Peneliti Perludem, Amalia Salabi, berbincang bersama Djayadi Hanan, Ph.D., Akademisi Politik Universitas Paramadina yang sekaligus juga salah satu Ahli Mahkamah Konstitusi dalam pengujian pemilu serentak. Bincang kali ini membahas Desain Sistem Pemilu Serentak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Dari 6 (enam) model yang ditawarkan MK, model mana yang paling cocok untuk Pemilu Indonesia? Akun Media Sosial Perludem: Instagram: https://www.instagram.com/perludem Twitter: …

Perludem: Pilkada Jadi Rekrutmen Politik, Gubernur ‘Promosi’ Jadi Presiden

[ad_1] Jakarta – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai Pilkada sebagai fase rekrutmen politik nasional. Hal itu ditunjukkan dengan adanya wali kota dipromosikan menjadi gubernur hingga menjadi presiden, seperti Joko Widodo (Jokowi). “Di antara dinamika yang menimbulkan problematika, ternyata Pilkada langsung juga menjadi sarana rekrutmen politik nasional yang presiden kita hari ini pun produk Pilkada langsung dari mulai Pilkada Kota Solo, Gubernur DKI …

Pekerjaan Besar Menanti 25 Anggota PPK Mahulu yang Dilantik

Mahakam Ulu, www.kpu.go.id – Bertempat di Gedung BP4D Ujoh Bilang, KPU Mahakam Ulu melaksanakan Pelantikan terhadap 25 orang anggota PPK Pemilihan Tahun 2020 pada hari Sabtu, 29 Febuari 2020. Pukul 18.00 wita acara pelantikan PPK Mahulu dilaksanakan. 25 anggota PPK yang dilantik masing-masing berasal dari Kecamatan Long Apari, Long Pahangai, Long Bagun, Laham dan Long Hubung. Pengambilan sumpah anggota PPK …

Sosialisasi ke Long Apari, Menembus Jeram di Batas Negeri (1)

Mahakam Ulu, www.kpu.go.id – Selama menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mahakam Ulu, Penulis sudah berkali-kali mengunjungi Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai, dua kecamatan di perbatasan Kabupaten Mahakam Ulu dengan negara Malaysia. Berbatasan pula dengan tiga provinsi, yakni Kalbar, Kalteng dan Kaltara. Tentu berkunjung ke sana dalam rangka tugas, misalnya bimbingan teknis, monitoring, …

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019

[ad_1] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor …