Menjaga Kualitas Demokrasi; Pilbup Mahakam Ulu Tahun 2020 di Tengah Pandemi Covid-19

Pendahuluan

Penyelenggaraaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 sudah separuh jalan di bulan Maret 2020 hingga Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia memutuskan untuk menunda tahapan Pilkada akibat penyebaran Covid-19 yang semakin meluas di berbagai daerah, terutama yang tengah melaksanakan Pilkada. Tercatat, per Maret 2020, 65 daerah (provinsi dan kabupten) yang melaksanakan Pilkada, telah terpapar Covid-19 dan menerapkan status tanggap darurat.

Pada bulan Juni 2020, setelah melalui serangkaian pembahasan antara penyelenggara (KPU, Bawaslu dan DKPP), Pemerintah dan DPR, tahapan Pilkada Serentak 2020 yang tertunda dilanjutkan kembali, dengan menggeser hari pemungutan suara yang semula 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020. Pemerintah menetapkan hari pemungutan suara ini melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2020. KPU RI menindaklanjutinya dengan Keputusan KPU RI Nomor 258 Tahun 2020 tentang lanjutan tahapan Pilkada Serentak 2020.

Hal substansial yang mewarnai diskursus panjang antara parapihak sehingga akhirnya muncul keputusan untuk melanjutkan tahapan Pilkada Serentak adalah agenda tatanegara yang apabila ditunda akan memunculkan persoalan tata pemerintahan baru. Hal tersebut adalah keharusan adanya kepala daerah terpilih di 270 daerah sehingga roda pemerintahan tetap dapat berjalan maksimal, terutama untuk menanggulangi penyebaran Covid-19. Yang tidak kalah penting adalah hak keselamatan dan ksesehatan masyarakat, yang sudah sedemikian terancam oleh Pandemi Covid-19. Oleh banyak kalangan, melanjutkan tahapan Pilkada Serentak 2020 akan memunculkan banyak titik penyebaran Covid-19, baik dari sisi penyelenggara dan keamanan, peserta pemilihan dan juga pemilih. Untuk itu, Pilkada Serentak 2020 diputuskan tetap dilaksanakan dengan menerapkan dengan ketat, prosedur pencegahan penyebaran Covid-19.

KPU dari tingkat Pusat hingga kabupaten/kota mempedomani berbagai peraturan penyelenggara tentang prosedur, langkah dan compliances yang harus dipenuhi, seperti ketersediaan dan penggunaan Alat Pelindung Diri, keharusan bagi seluruh penyelenggara untuk melakukan rapid test sebelum melaksanakan kegiatan, prosedur kegiatan tatap muka, penyampaian berkas, pengumpulan orang dan rapat pleno di ruang tertutup dan berbagai prosedur rigid pada tiap tahapan sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020.

Strategi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

Kabupaten Mahakam Ulu merupakan daerah dengan tipologi geografis yang unik. Sebagian besar kabupaten ini adalah wilayah berhutan yang menjadi bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam. Sejak dahulu, pemukiman masyarakat selalu berada tidak jauh dari DAS Mahakam, untuk kepentingan transportasi antar desa, maupun ke tempat-tempat yang menjadi ladang/kebun masyarakat. Tipologi pemukiman masyarakat (desa) inilah yang menjadi salah satu tantangan bagi KPU Mahakam Ulu untuk tetap dapat menjangkau pemilih di seluruh desa, dengan salah satu prioritas tujuan untuk menjaga tingkat partisipasi pemilih pada Pilbup 2020.

Komisi Pemilihan Kabupaten Mahakam Ulu (KPU Mahakam Ulu) merupakan salah satu penyelenggara di daerah yang melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup). Meskipun Kabupaten Mahakam Ulu masih zona hijau, KPU Mahulu tetap mempedomani PKPU Nomor 6 Tahun 2020 untuk pelaksanaan seluruh tahapan Pilbup. Hal ini juga membawa pada penyesuaian strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih, yang semula mengedepankan metode tatap muka/kunjungan langsung hingga ke desa (Mahakam Ulu hanya terdiri dari 50 desa saja) menjadi mengedepankan metode media komunikasi (media elektronik, media cetak dan produksi materi cetak) untuk menyampaikan informasi tentang Pilbup seperti jadwal, tahapan, ketentuan-ketentuan detail, hingga berbagai larangan, serta untuk menyampaikan pesan-pesan kesadaran demokrasi seperti pentingnya melaksanakan hak pilih. KPU Mahulu juga melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan penyebaran Covid-19, hal mana merupakan kontribusi lembaga sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Penyesuaian strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih tentu didasari oleh pembacaan terhadap perubahan tantangan dan peluang, seperti upaya pelibatan parapihak.

Tingkat partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pilbup pertama, yakni tahun 2015 adalah 74, 68 %, sedikit dibawah target nasional saat itu, yakni 75 %. Saat ini, KPU RI menargetkan partisipasi pemilih sebesar 77 %, sama dengan target nasional saat Pemilu 2019. KPU Mahulu mendapat amanat untuk meningkatkan partisipasi pemilih dari capaian Pilbup 2015 ke target nasional saat ini. Tugas yang tidak mudah, mengingat tantangan pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih saat ini bertambah, yakni potensi penyebaran Covid-19. Terlepas dari prosentasi partisipasi pemilih yang menjadi target nasional pada Pilkada Serentak 2020, bagi KPU Mahulu, tingkat partisipasi pemilih yang tinggi merefleksikan kualitas demokrasi yang tengah berjalan. Dalam teori-teori politik tentang demokrasi dan pemilu, disebutkan bahwa semakin banyak warga/pemilih yang memiliki kesadaran demokrasi melaksanakan hak pilihnya, maka semakin tinggi tingkat legitimasi sosial pemimpin yang terpilih. Dengan pengandaian ini KPU Mahulu tidak hanya concern pada kuantitas pemilih yang datang ke TPS, tetapi juga pada kesadaran demokrasi yang tumbuh di kalangan pemilih. Untuk mencapai hal tersebut, melanjutkan paparan tentang strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih di paragraf sebelumnya, setidaknya ada tiga sasaran topik dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih, yakni (i) informasi dan pengetahuan yang tepat, jelas dan mudah dipahami tentang hal-hal teknis dalam tahapan Pilbup yang melibatkan masyarakat, seperti pemutakhiran data pemilih, kampanye serta pemungutan dan penghitungan suara, (ii) informasi yang tepat, jelas dan mudah dipahami tentang dijaminnya keselamatan dan kesehatan masyarakat, sehingga tidak perlu khawatir secara berlebihan saat akan berpartisipasi dalam Pilbup, seperti misalnya prosedur pencegahan Covid-19 yang ketat saat pemungutan suara di TPS untuk memastikan pemilih tidak terpapar Covid-19 apabila datang ke TPS, (iii) informasi yang tepat, jelas dan mudah dipahami tentang pentingnya warga/pemilih untuk melaksanakan hak pilihnya, yakni bagi kelangsungan roda pemerintahan, yang pada akhirnya akan mewujudkan tujuan akhir dari demokrasi itu sendiri, yakni kesejahteraan masyarakat.  (Penulis: Andreas Arinda Anantha Kusuma; Anggota KPU Mahakam Ulu Divisi Sosdiklih Parmas SDM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *