Pemilihan yang Berintegritas; Menakar Prinsip Free and Fair Election dalam Pilbup Mahulu Melalui Validitas Daftar Pemilih

Oleh Andreas Arinda Anantha Kusuma ; Anggota KPU Kabupaten Mahakam Ulu Divisi Sosdiklih Parmas SDM

Hak Pilih sebagai salah satu esensi norma Pemilihan Berintegritas

Bentuk paripurna dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam proses pemilihan pemimpin daerah adalah dengan pemilihan kepala daerah langsung. Rakyat dalam wilayah administrasi tertentu (Daerah) memilih secara langsung kepala daerah melalui suatu pemilihan yang berlangsung secara demokratis. Pemilihan yang demokratis pada dasarnya harus merupakan pemilihan yang berintegritas (Electoral Integrity). Pemilihan yang berintegritas adalah pemilihan yang dilandasi Prinsip Free and Fair. Kris Nugroho dan Ferry Daud (2019) menjelaskan hal ini sebagaimana disampaikan oleh Pippa Noris dalam The New Research Agenda Studying Electoral Integrity (2013).

Lebih jauh, Noris menegaskan bahwa substansi pemilihan berintegritas merujuk pada keterpenuhan penyelenggaraan pemilihan dengan standard dan norma pemilihan yang berlaku secara universal, sebagaimana terdapat dalam artikel ke 25 International Convenant for Civil and Political Rights (ICCPR). Norma-norma tersebut adalah (i) pemilihan periodik, (ii) hak pilih universal, (iii) prinsip satu orang satu suara, (iv) hak untuk mencalonkan dan kompetisi dalam pemilihan, (v) hak pemilih sah untuk dapat menggunakan suaranya, (vi) hak penyuaraan yang bersifat rahasia, (vii) pemilihan yang sesungguhnya, (viii) pemilihan merupakan ekspresi kehendak rakyat (Nugroho dan Daud: 2019). Tanpa mengurangi hikmah dan esensi dari ketujuh norma yang lain, tulisan ini beranjak dari norma yang disebutkan pada urutan kelima, yakni hak pemilih sah untuk dapat menggunakan suaranya.

Hak untuk memilih selain menjadi salah satu norma indikator pemilihan berintegritas sebagaimana dimaksud diatas, juga menjadi salah satu hak asasi manusia, sebagai bagian dari hak politik warga negara. Hak politik tersebut tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat 1 dan Pasal 28D ayat 3. Pada tingkat undang-undang, hak untuk memilih sebagai hak asasi manusia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 43.

Hak memilih dengan demikian tidak hanya sekadar prasyarat kualitas demokrasi yang diwujudkan dalam pelaksanaan pemilihan yang inklusif sesuai dengan prinsip Universal Sufferage, melainkan juga menjadi indikator bahwa kehidupan demokrasi di Indonesia telah sepenuhnya mendorong dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia. Menjamin segenap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilihan tidak hanya menjamin kualitas proses dan hasil pemilihan, tetapi juga menjamin pemenuhan hak asasi manusia.

Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah terbagi ke dalam dua fase besar, yakni Persiapan dan Pelaksanaan. Persiapan terdiri dari pembentukan regulasi, perencanaan dan anggaran, logistik, sosialisasi dan pembentukan badan ad hoc. Pelaksanaan terdiri dari tahapan Pencalonan, Pemutakhiran Data Pemilih, Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Perolehan Suara. Tahapan yang selaras dengan norma urutan kelima tersebut diatas adalah Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih. Tahapan ini merupakan rangkaian kegiatan untuk menyusun daftar pemilih. Pemilih adalah warga negara yang telah memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundangan. Memastikan seluruh warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih telah masuk ke dalam daftar pemilih dengan demikian telah menjamin terpenuhinya hak politik warga negara. Pada sisi penyelenggaraan pemilihan, situasi terdaftarnya seluruh warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih merupakan salah satu indikator daftar pemilih yang valid. Untuk memastikan validitas daftar pemilih, KPU bekerja berdasar prinsip-prinsip pemutakhiran data pemilih seperti akurat, komprehensif, mutakhir, responsif, transparan, inklusif, partisipatif. Lantas, hal-hal apa yang telah dan sedang dilakukan KPU dalam penyusunan data dan daftar pemilih pemilihan, yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut?

KPU menerapkan model pendaftaran pemilih secara pasif atau stelsel pasif. Model ini secara rigid oleh sebagian kalangan dimaknai sebagai KPU selaku penyelenggara yang aktif melakukan pendataan pemilih dan penyusunan daftar pemilih, sementara, warga negara, menunggu untuk didaftar. Akan tetapi pemaknaan stelsel pasif yang diterapkan sekarang berbeda; stelsel pasif dimaknai sebagai KPU menyediakan sekomprehensif dan semudah mungkin metode dan skema pendaftaran pemilih, dan selanjutnya, pemilih yang proaktif untuk memastikan diri terdaftar. Hal ini sebagaimana juga menjadi prinsip dari strategi pendaftaran hak pilih berdasar hak dan kewajiban, yakni strategi campuran/mix strategy ( Asy`ari: 2012). Lebih lanjut,  pemaknaan ini sejalan dengan atribut “hak” yang melekat pada memilih; hak untuk memilih dan bukan kewajiban untuk memilih, sebagaimana dicantumkan dalam UUD 1945 Pasal 28D.

Penyusunan daftar pemilih dilaksanakan dengan sinergi parapihak dan partisipasi warga negara sebagai pemilih. Sinergi parapihak ditunjukan dengan salah satu ketentuan tentang penggunaan “bahan dasar” daftar pemilih yakni Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan atau DP4 yang berasal dari Dirjen Dukcapil Kemendagri yang diselaraskan dengan daftar pemilih tetap pemilihan terakhir. Sinergi dengan Dirjen Dukcapil juga terjadi hingga penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sinergi dengan pemerintah desa juga sangat strategis, mengingat, banyak daerah di Indonesia peristiwa kependudukan yang terjadi, pencatatannya berhenti di pemerintah desa. Salah satunya disebabkan oleh keadaan geografis dan mahalnya ongkos transportasi bagi warga untuk “hanya” mencatatkan peristiwa kependudukan ke OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil. Sinergi strategis ini melengkapi sinergi KPU dan jajarannya di daerah dengan Bawaslu; memberikan masukan ataupun informasi otentik tentang warga yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar sebagai pemilih. Sinergi parapihak dalam penyusunan daftar pemilih berdampingan dengan keterlibatan masyarakat, memastikan terdaftar di dalam daftar pemilih.

Pelibatan parapihak dan partisipasi masyarakat selaras dengan tata waktu pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Biasanya, tahapan ini dlaksanakan dalam waktu 4 hingga 8 bulan. Untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 (Pilkada Serentak 2020), tahapan ini dilaksanakan selama 4 bulan (dimulai dengan Coklit tanggal 15 Juli 2020 hingga penetapan DPT tanggal 28 Oktober 2020). Dengan demikian, parapihak dan masyarakat memiliki waktu yang sangat luas untuk memberikan tanggapan. Dalam waktu 4 bulan, Mutarlih pada Pilkada Serentak 2020 dibagi menjadi fase Coklit selama 28 hari, penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS, penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh provinsi atau kabupaten/kota, pengumuman dan perbaikan DPS oleh PPS, penetapan DPT oleh KPU provinsi atau kabupaten/kota, serta pengumuman DPT. Potensi problematika yang muncul karena peristiwa/pencatatan kependudukan bersifat dinamis diantaranya adalah warga negara/penduduk yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam DPT. Regulasi mutarlih mengakomodasi situasi ini dengan tetap memperbolehkan warganegara/penduduk tersebut untuk melaksanakan hak pilihnya, dengan ketentuan dilaksanakan di TPS sesuai dengan alamat domisili di KTP elektronik atau Suket, selama surat suara masih tersedia. Dengan regulasi ini, potensi pemilih kehilangan haknya dapat ditekan hingga dihilangkan. Problematika lain yang juga sudah dipecahkan dengan regulasi yang ada adalah pemilih yang karena keadaan tertentu harus memilih di luar TPS tempat pemilih bersangkutan terdaftar. Regulasi mengakomodasi pemilih ini dengan skema pindah memilih dengan ketentuan; telah terdaftar sebagai pemilih dalam DPT dan melaporkan pindah memilih ke PPS asal atau KPU kabupaten/kota tujuan selambatnya 3 hari sebelum pemungutan suara. Dengan demikian, dari aspek pendaftaran pemilih, regulasi yang diterapkan KPU mampu mengakomodasi tidak hanya kategori pemilih yang telah didata, melainkan juga pemilih yang belum terdaftar dalam DPT serta pemilih yang karena keadaan tertentu harus pindah memilih. KPU juga melakukan pendataan bagi pemilih yang berdasar PKPU 2 Tahun 2017 dikategorikan sebagai tidak memenuhi syarat karena keadaan “hilang ingatan”. Kategori ini tidak lagi digunakan, tetapi untuk selanjutnya, KPU merinci kategori pemilih dengan disabilitas sebagai pemilih yang tetap memenuhi syarat untuk didata sebagai pemilih. Kategori tersebut antara lain disabilitas fisik, disabilitas sensorik, disabilitas intelektual dan disabilitas mental.

Digitalisasi Mutarlih

Perkembangan teknologi informasi yang pesat memberikan manfaat dan kemudahan bagi manusia untuk melakukan suatu pekerjaan. Apalagi jika pekerjaan tersebut massif, interseksional dengan lembaga atau hasil kerja lembaga lain dan memerlukan ketelitian tinggi.  Daftar pemilih telah dikelola oleh KPU dengan teknologi informasi sejak tahun 2004, meskipun perkembangan pesat terjadi di tahun 2014. KPU mengoperasikan platform digital pemutakhiran data pemilih yang dikenal dengan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH). Platform ini mampu menyimpan, mengkoreksi, merekapitulasi dan melakukan sejumlah perintah agregrasi lain (jenis kelamin, status perkawinan dll) daftar pemilih yang telah disusun dari tingkat PPDP hingga nasional. SIDALIH tidak hanya dipergunakan pada saat pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Platform ini terhubung dengan aplikasi partisipatif; lindungihakpilihmu.kpu.go.id, yang dapat diakses masyarakat dan memudahkan untuk memeriksa keterdaftaran dalam daftar pemilih yang tengah disusun, karena pemilih tidak harus datang ke sekretariat penyelenggara di wilayahnya. SIDALIH dan lindungihakpilihmu.kpu.go.id tidak hanya menjadi wujud upaya KPU untuk menerapkan prinsip komprehensif dalam mutarlih, tetapi juga menjadi wujud akuntabilitas dan transparansi data pemilih, salah satu jawaban terhadap hal yang selalu menjadi kritik parapihak bagi KPU di setiap penyelenggaraan pemilihan.   

Tantangan di daerah

Secara generik, terdapat beberapa tantangan bagi pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih di daerah. Hal ini muncul karena tipologi wilayah dan tipologi masyarakat yang bermacam-macam.

  • Kapasitas sumber daya manusia

Mekanisme pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih diatur dalam regulasi yang diatur dan berlaku secara nasional. Meskipun dalam penyusunan regulasi yang mengatur mekanisme mutarlih ini sudah dengan pertimbangan ketidaksamaan kapasitas sumber daya manusia antar daerah di Indonesia, tetap saja dalam implementasi, terdapat daerah dengan penyelenggara pemilihan memiliki tafsir dan implementasi berbeda dengan yang dimaksud oleh regulasi. Sebagai contoh, dalam pengisian format A.A-KWK,  masih terdapat PPDP yang tidak mengisi elemen data secara lengkap.

  • Karakteristik geografis

Pada banyak daerah, penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih tersebar ke wilayah-wilayah yang relatif sulit dijangkau oleh penyelenggara, karena kondisi geografis yang menyebaban akses transportasi menjadi mahal, atau harus dilakukan dengan waktu tempuh yang lama.

  • Infrastruktur transportasi dan komunikasi

Terkait secara kausalitas dengan tantangan di atas, karakter geografis seperti area dengan kontur tanah ekstrim, DAS, lahan gambut, atau hutan rawa membuat terbatasnya infrastruktur transportasi guna menjangkau penduduk di wilayah-wilayah terpencil. Terbatasnya infrastruktur juga terjadi di bidang komunikasi. Ketidakmerataan cakupan layanan internet atau bahkan seluler membuat proses koordinasi dan penyampaian informasi tentang pendataan pemilih ke masyarakat menjadi tidak mudah dilakukan.

  • Keamanan penggunaan teknologi informasi

Gangguan dan serangan siber terhadap website dan platform publikasi dan pengelolaa data pemilih cukup menjadi hal yang menyita waktu dan tenaga. Kecenderungan ke depan, hal ini semakin intens terjadi, tidak hanya terkait data pemilih tetapi juga website ataupun platform digital penyelenggara yang lain, bahkan personel penyelenggara. Seperti yang baru saja terjadi, website KPU Mahakam Ulu mengalami DDos dan Deface, meskipun dalam skala serangan yang ringan.

Konklusi

Komisi Pemilihan Umum telah menerapkan berbagai mekanisme pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih yang komprehensif dan sesuai dengan perkembangan jaman, dengan tujuan agar seluruh warga negara yang telah memiliki hak pilih, terdaftar sebagai pemilih dalam suatu pemilihan yang diselenggarakan. Hal ini untuk mewujudkan daftar pemilih yang valid sebagai salah satu indikasi kesuksesan pewujudan Pemilihan Berintegritas, sekaligus pelaksanaan pemenuhan hak politik warganegara.

Sinergi parapihak, partisipasi masyarakat, tata waktu yang cukup luas, akomodatif terhadap warganegara/penduduk dipadu dengan pemanfaatan teknologi informasi, penerapan prinsip pemutakhiran data pemilih dan etos kerja jajaran penyelenggara, diharapkan mampu menjamin terpenuhinya hak pilih warga negara. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dengan demikian tidak hanya menjadi perwujudan kedaulatan rakyat, dengan menentukan arah pembangunan melalui kepala daerah yang terpilih, tetapi juga menjadi peristiwa pemenuhan hak asasi manusia. Meskipun demikian, dalam implementasinya, penyelenggara di tingkat daerah menghadapi sejumlah tantangan yang harus dipecahkan. Misalnya cakupan layanan seluler dan internet yang terbatas. Bergelut dengan hal itu, penyelenggara harus dapat memastikan seluruh prosedur administrasi mutarlih dilaksanakan dalam tata waktu tahapan, sehingga potensi hilangnya hak pilih “hanya” karena kesalahan atau kekurangsiapan penyelenggara melaksanakan prosedur administrasi tidak terjadi. Ketepatan pelaksanaan seluruh prosedur mutarlih menjamin tunainya pelaksanaan norma Pemilihan Berintegritas; Hak pemilih yang sah untuk dapat menggunakan suaranya.

Daftar Bacaan

Asy`ari, Hasyim. 2012. Arah Sistem Pendaftaran Pemilih di Indonesia : Belajar Dari Pengalaman Menuju Perbaikan. Jurnal Pemilu dan Demokrasi. Vol 2/Februari. 1-33.

Daud, Ferry M. Liando. Nugroho, Kris. 2019. Tata Kelola Pemilu di Indonesia. Jakarta. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan

UUD 1945 Hasil Perubahan

UU. No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

PKPU Nomor 2 Tahun 2017

PKPU Nomor 19 Tahun 2019

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *